PT.BIG melalui Dishub Kota Cirebon Serahkan Armada BRT sebagai Barang Milik Daerah, Rampcheck Dilakukan untuk Pengamanan Aset

Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyampaikan bahwa Bus Rapid Transit (BRT) Kota Cirebon telah resmi diserahkan dan dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) (14/01/2026). Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya penataan dan pengelolaan aset daerah agar tercatat secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak 1 Januari, operasional layanan BRT Kota Cirebon tidak lagi dilaksanakan. Selama masa operasional, armada BRT mendapatkan dukungan subsidi operasional lebih dari Rp1,5 miliar per tahun. Penghentian operasional dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan yang belum optimal serta sejumlah faktor teknis dan nonteknis lainnya.

Sebanyak 10 unit armada BRT sebelumnya telah diserahkan dari PD Pembangunan kepada Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dan selanjutnya diserahkan kepada BPKPD untuk dicatat sebagai aset daerah. Sebagai bagian dari pengamanan dan pengelolaan aset, Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah melaksanakan rampcheck terhadap 10 unit armada BRT pada 8 Januari, guna memastikan kondisi teknis kendaraan tetap terpantau meskipun tidak beroperasi.

Ke depan, melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Pemerintah Kota Cirebon akan melakukan kajian lanjutan terkait pemanfaatan armada BRT agar aset tersebut tidak mangkrak, dengan tetap memperhatikan aspek biaya perawatan dan kebermanfaatannya.

Sejumlah alternatif pemanfaatan yang tengah dikaji antara lain penggunaan armada sebagai angkutan anak sekolah, kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga untuk mendukung sektor pariwisata, serta opsi strategis lainnya yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat.