Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon Bahas Rencana Tata Kelola Parkir Tahun 2026

Dinas Perhubungan Kota Cirebon bersama Komisi I DPRD Kota Cirebon melaksanakan Rapat Kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon tentang Rencana Tata Kelola Parkir Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Aula Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Rapat kerja dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon bersama Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, serta diikuti oleh jajaran anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, perwakilan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir.

Dalam rapat kerja tersebut dibahas rencana penataan dan pengelolaan parkir tahun 2026 sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus optimalisasi potensi pendapatan daerah. Pembahasan meliputi evaluasi pengelolaan parkir berjalan, kesiapan sumber daya manusia perparkiran, pengaturan lokasi dan jam operasional parkir, serta penyesuaian pola pengelolaan yang lebih tertib dan terukur.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyampaikan bahwa sektor perparkiran memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

“Rapat kerja ini menjadi langkah awal untuk menyusun tata kelola parkir yang lebih tertib, efektif, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya.

Dalam forum tersebut juga disampaikan gambaran awal target kinerja sektor parkir tahun 2026, dengan proyeksi pendapatan retribusi parkir sebesar Rp4 miliar. Target tersebut didukung oleh pengelolaan parkir pada puluhan ruas jalan, keterlibatan ratusan juru parkir, serta pengaturan jam operasional yang dibagi dalam dua shift, pagi dan sore, guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan.

Melalui rapat kerja ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesepahaman antara DPRD dan Dinas Perhubungan Kota Cirebon dalam merumuskan kebijakan tata kelola parkir yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Hasil rapat kerja ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan dan program perparkiran Kota Cirebon tahun 2026 agar dapat mendukung pembangunan daerah secara berkesinambungan.