CIREBON-Rencana Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) disambut baik banyak pihak. Keberadaan transportasil masal ini, diharapkan jadi solusi. Di tengah terus menurunnya rasio penggunaan angkutan umum oleh masyarakat.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota/Kabupaten Cirebon Karsono mengatakan, BRT merupakan solusi tranportasi masal, dan diharapkan terintegrasi dengan angkutan lain sebagai feeder (pengumpan). Dengan konsep ini, tidak akan terjadi tumpang tindih. Apalagi sampai berkonflik. “Kami akan coba usulkan beberapa opsi. Tapi sebelum itu, mari kita samakan persepsi dulu. Transportasi masal itu, seperti apa sih,” ujar Karsono, Jumat (21/12).
Lama berkecimpung di bisnis transportasi, Karsono mengaku, angkutan eksisting khususnya angkot belum dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Terutama dalam menyajikan angkutan yang efisien, lagi nyaman.
Nah kehaditan BRT yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan itu. Tapi dengan catatan, agar tidak mematikan moda transportasi yang sudah ada. Organda sudah ada beberapa gambaran. Apas aja opsi-opsi yang akan ditawarkan. Tetapi ini masih akan dibahas dengan pengusaha angkutan, juga para sopir. “Kita coba cari win-win solution-nya itu bagaimana,” terangnya.
Salah satu konsep yang ditawarkan adalah BRT dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yang dibentuk pemda. Sehingga mempunyai badan hukum yang jelas. Kepemilikannya bukan saja dari dinas, tapi juga dari pengusaha angkutan dan para sopir.
Jadi pengusaha angkutan yang sekarang ini kepayahan terkait minimnya pendapatan, dapat ikut serta sebagai investor. Angkutannya dijual hasilnya dikoletifkan dan dimasukkan sebagai investasi di BUMD.
Yang kedua, pihaknya akan meningkatkan kapasitas dari para sopir angkot tersebut. Dia akan meminta walikota untuk membantu membiayai peningkatan SIM para sopir dari A ke B1 umum, guna mengakomodir sopir angkot menjadi sopir BRT. Diusulkan pula sopir BRT nantinya menggunakan sistem penggajian, bukan setoran. Sehingga tidak ada lagi sopir ugal-ugalan yang beralasan mengejar setoran.
Ketiga, mengenai trayek, Karsono mengusulkan BRT tidak akan memakan trayek angkot yang sudah ada. Bahkan angkot akan dijadikan angkutan feeder. Jadi masyarakat yang berada di perumahan akan naik angkot dulu menuju halte khusus BRT atau setelah naik BRT kemudian naik angkot feeder ke perumahannya. “BRT ini tidak akan menjadi saingan, tapi penunjang angkutan umum lainnya,” ungkapnya.
Terakhir, dia mengusulkan juga kepada pemda untuk menghadirkan 100 unit angkot yang ber-AC. Angkot baru ini untuk feeder dan pengganti angkot reguler yang kondisinya sekarang sebagian besar sudah tidak bagus dan nyaman bagi masyarakat.
Tujuannya, ketika masyarakat nyaman dan mencintai angkutan umum, mereka akan meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah. Sehingga masalah kemacetan, kesemrawutan dan polusi bisa dikurangi secara signifikan. “Kami minta dukungan semua pihak dengan rencana baik ini, Kota Cirebon sudah menjadi kota besar, dibutuhkan transportasi masal yang aman nyaman, murah dan menjangkau semua wilayah,” tandasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Atang Hasan Dahlan juga menekankan agar saat BRT beroperasi tidak bersinggungan dengan angkutan umum lainnya. Seperti angkot dan elf, baik di kota ataupun kabupaten sekitar Cirebon. “Mau tidak mau, kita memang harus melangkah ke era transportasi masal. Tapi bagaimana supaya kita juga menghindari resistensi,” tuturnya.
Dia berharap, BRT ini dapat diterima. Pembahasannya juga lancar. Sehingga lima unit yang diterima ini bisa segera dioperasikan.
Dari informasi yang dihimpun Radar Cirebon, untuk busnya sendiri rencananya menggunakan jenis tiga perempat. Kapasitasnya sekitar 30 penumpang duduk dan berdiri. Rute yang akan dilalui BRT selain dalam kota, juga pinggiran kota, melalui tempat strategis sekolah, terminal, stasiun, kantor, mall dan lainnya.
Nantinya, angkutan kota (angkot) tetap beroperasi. Tapi berubah perannya menjadi angkutan feeder atau pengumpan. Antara BRT dan angkot akan terintegrasi. Sedangkan pengelolaannya bisa dilakukan dishub atau membentuk BUMD. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH menyambut baik hibah BRT. Menurut dia, kehadiran transportasi masal merupakan suatu langkah maju bagi Kota Cirebon.
Azis sangat berharap, keberadaan BRT tersebut bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Cirebon. Khususnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi dengan biaya yang terjangkau, cepat, nyaman, dan aman. Juga mengurangi kemacetan serta polusi.
Tidak hanya itu, keberadaan BRT tersebut juga diharapkan bisa membuat tingkat kunjungan wisatawan di Kota Cirebon lebih meningkat lagi. Ini pun sesuai dengan keinginan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, agar Jawa Barat menjadi provinsi pariwisata sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Angkutan dan Multi Moda Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Dikri Hopiana menyebutkan, semula BRT untuk Kota Cirebon ini berjumlah 10 unit. Entah mengapa berkurang menjadi lima.
Ia tak mempersoalkan pengurangan jumlah tersebut. Sebab, hal itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang tidak kalah penting ialah bagaimana Kota Cirebon mempersiapkan kehadiran angkutan masal. Baik rute, tarif, juga bagaimana tidak bersinggungan dengan angkutan lain.
Dishub juga merencanakan renovasi halte yang akan disinggahi BRT. Tidak menutup kemungkinan akan dipasang tangga untuk memudahkan penumpang naik ke bus jenis tiga perempat tersebut. Mengingat BRT ini menggunakan sasis high deck yang ketinggiannya memang dikhususnya untuk diakses dari halte sejenis Trans Jakarta. (gus)
